BUBARKAN REZIM KEBOHONGAN
Dua tahun lebih sudah rezim kebohongan menguasai Indonesia, cerita menyedihkan tentang kebijakan yang tidak berpihak, kasus korupsi yang makin meningkat, tidak dipercayanya penegak hukum, kenyataan bobroknya partai penguasa tiap hari menghiasi media kita yang disambut pemerintah dengan kosmetik pencitraan yang tidak sedap dipandang. Belum selesai rakyat menanggung beban hidup yang semakin bertambah, kini rezim kebohongan malah menyiapkan belati yang siap menusuk asa publik yang semakin lelah dengan rencana menaiknya harga BBM.
Pembahasan UU APBN-P yang akan mengakibatkan kenaikan harga BBM yang nantinya diikuti kenaikan TDL adalah wujud ketidak pedulian dan ketidak berpihakkan dengan nasib rakyat. Bahkan dapat dinilai sebagai tindakan tidak kesatria yang menjilat ludah penguasa sendiri dari comberan. Rezim kebohongan secara nyata tidak berusaha mengayomi rakyatnya. Kenaikan BBM dan pemberian BLSM sejatinya bukan solusi dalam menyelamatkan keuangan negara dan bentuk pengayoman rakyat. Namun keberanian pemerintah membendung liberalisasi, penanaman modal asing, renegosiasi dan nasionalisasi SDA serta penghematan dan pemangkasan anggaran adalah langkah yang seharusnya diambil untuk menyelamatkan keuangan bangsa.
Alasan naif tentang menaiknya harga BBM untuk menyelamatkan keuangan negara adalah suatu kebohongan besar. Sebab dalam APBN porsi subsidi BBM untuk rakyat adalah jumlah yang kecil dibandingkan pembiayaan aparatur negara, hal ini menunjukkan ketidakmauan pemerintah untuk turut merasakan penderitaan rakyatnya. Dan ketidakmampuan politik luar negri pemerintah yang menyebabkan liberalisasi di segala aspek kehidupan negara UU migas 22/2001 dan UU PMA 25/2007 akan menyeret bangsa ini pada jurang kesengsaraan yang lebih besar yang menjadikan negara ini autopilot yang dikendalikan asing, menyikapi rencana kenaikan BBM dan melihat penderitaan rakyat yang makin besar, dengan ini PD KAMMI Jember mengambil sikap:
• Menyerukan pemerintah mengambil langkah renegosiasi kontrak karya kerja sama pengeolaan migas dan atau nasionalisasi perusahaan migas asing di Indonesia
• Penghematan anggaran dan pemangkasan gaji aparatur negara dan anggaran yang kurang penting, sebagai ganti dari langkah menaikkan harga BBM
• Revisi UU Migas No 22/2001, UU PMA No 25/2007, UU 19/2004
• Meminta Pemkab dan DPRD Jember turut mengambil sikap menolak kenaikkan harga BBM
• Menolak kebijakan tentang kenaikkan harga BBM
• Menyerukan SBY-Boediono dan Rezim Kebohongannya mundur.
Hari ini, Jum’at 16 Maret 2012 sekitar pkl. 13.10 WIB, mahasiswa kader KAMMI menggelar aksi peduli rakyat dengan tujuan menyerukan hal-hal di atas. Dimulai dari komisariat yang terletak di Jl. Jawa VI hingga ke gedung DPRD, kader KAMMI berbaris di tengah jalan dikawal oleh beberapa polisi dengan membawa semua perangkat aksi seperti bendera, karton yang berisi tulisan, hingga panci yang digunakan untuk penyemangat.
Naik-naik BBM naik, rakyat makin tercekik..
Naik-naik BBM naik, rakyat makin tercekik...
Kiri-kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara...
Kiri-kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara...
Itulah diantaranya lagu yang dinyanyikan para kader untuk menyindir pemerintah.
Gema takbir terus menggema disepanjang Jalan Jawa siang itu. Para pengguna jalan, menghentikan aktivitasnya untuk mendengarkan himbauan yang disampaikan. Kami tidak bermaksud membuat jalanan macet. Kami hanya peduli kepada nasib rakyat. Beberapa kader membawa kain dan meminta rakyat untuk menandatanganinya sebagai bukti bahwa KAMMI melakukan semuanya memang untuk rakyat.
Sesampainya di bundaran depan DPRD salah seorang kader (Eriek Mustaqim) melakukan orasi selama kurang lebih satu jam. Aparat kepolisian sudah bersiap siaga disekitar bundaran untuk mencegah kami memasuki daerah gedung. Banyak juga wartawan yang datang untuk meliput.
Satu jam setelah selesai berorasi, kami menuju ke gedung DPR untuk menemui anggotanya. Disini Ketua Umum KAMMI Daerah (Ribut Hadi Sutrisno) kembali berorasi meminta anggota dewan untuk keluar. Polisi semakin bersiaga di depan pintu. “Keluar...keluar anggota Dewan... Anggota dewan harus keluar...” suara kami berkumandang di depan pintu. Tapi tetap tidak ada satupun anggota Dewan yang keluar. Hingga ketika kami benar-benar akan menorobos masuk, salah satu anggota Dewan dari fraksi PDIP keluar dan memohon maaf karena anggota Dewan lain yang kami cari tidak ada. Beliau setuju untuk menandatangani kain yang kami bawa sebagai bukti bahwa beliau memang peduli rakyat.
Kami sedikit kecewa karena setelah dipastikan memang anggota Dewan yang lain sudah tidak ada di tempat. Sungguh hal ini menunjukkan bahwa wakil-wakil yang dipercaya rakyat tidak bisa sepenuhnya menjalankan amanah yang telah diterima. Tapi kami juga merasa senang karena aksi yang dilakukan tidak sia-sia.
“Wahai wakil rakyat, dimana tanggungjawabmu? Mengapa kau pergi begitu saja meninggalkan masalah yang membebani rakyatmu...? Keluarlah...tunjukkan bahwa kau tidak salah telah dipilih...”
By: Rinpaka
tak dapat di pungkiri semakin lama kebohongan pemerintah semakin nyata, saatnya rakyat beraksi menentang kebohongan ini...jangan pernah takut karena kita membela sebuah kebenaran dan kepentingan rakyat..
BalasHapusjangan pernah bernegoisasi kalau itu sebuah kesalahan
selamat berjuang kawan-kawan calon mujahid dan mujahidah
tegakkan islam di negara kita...sekarang atau nanti kebenaran dan harapan itu pasti menang...hanya masalah waktu dan keistiqomahan qt semua
pemerintah di pilih karena kami percaya mereka mampu mengayomi rakyat, mendengar keluhan rakyat dan membela rakyat bukan malah menghancurkan rakyat........
BalasHapusinilah indonesia saat islam hanya sebagai agama yang hanya mengatur ibadah...padahal islam adalah agama yang agung yang mengatur segala aspek kehidupan rakyat
wahai rakyat janganlah engkau diam dengan setiap keputusan pemerinah...dan jangan pertnah menyerah
wahai wakil rakyat cepatlah intropeksi diri, intropeksi keputusan-keputusan yang kalian ambil...
tetap berjuang kawand demi tegaknya islam di indonesia tercinta...